Pj.Gubernur Aceh, Achmad Marzuki bersama Ketua DPRA, Saiful Bahri, Kadisperindag Aceh, Mohd Tanwier, Karo Umum Setda Aceh T. Adi Darma dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Akkar Arafat, usai memenuhi undangan Presiden RI Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/8/2022).4 weeks ago Berita Terbaru, LINTAS ACEH, NASIONAL, PEMERINTAHAN 908 Views Jakarta – Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, bersama Ketua DPRA Saiful Bahri memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara Jakarta, Jumat 26 Agustus 2022.
- Dalam pertemuan itu, Pj.
- Gubernur menyampaikan beberapa persoalan terkait pembangunan Aceh dan meminta dukungan Presiden atas beberapa kegiatan skala nasional yang akan digelar di Aceh.
- Beberapa isu yang menjadi bahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait penanganan kemiskinan di Aceh, penanganan stunting, inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Dana Otonomi Khusus Aceh.
Salah satu yang mencuat dalam pertemuan itu adalah Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang. Di mana, Achmad Marzuki mengajukan kepada Presiden agar Kawasan tersebut dijadikan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan untuk Kawasan BPKS diberikan impor khusus dengan rentang waktu.
“Selanjutnya PON XXI Sumut-Aceh tahun 2024 juga belum tersedia dana. Kawasan Industri budidaya perikanan seluas 1.000 hektar, percontohan garam tunel, dan pengerukan muara juga menjadi bahasan kita,” sebutnya. “Juga agar Bapak Presiden berkenan bisa menetapkan Dataran Tinggi Gayo Alas sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional,” kata Achmad Marzuki.
Selain itu, Pj Gubernur juga meminta dukungan Presiden terkait program Transmigrasi lokal, dukungan atas kelanjutan pembangunan Jalan Jantho – Keumala (missing loink/jalan nasional yang link terputus) serta pembangunan Kutacane – Langkat untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
- Ita juga meminta kepada Bapak Presiden untuk perpanjangan dan penambahan dana otsus Aceh,” kata Achmad Marzuki.
- Selain itu, kepada Presiden, Achmad Marzuki melaporkan beberapa aksi cepat yang dilakukan pemerintah Aceh untuk mengentasi kemiskinan dan membuka akses lapangan kerja kepada masyarakat.
- Di antaranya adalah dengan membuka ekspor langsung CPO via pelabuhan di Aceh, membangun Kawasan Lumbung Pangan dan Pakan Ternak, membangun pabrik minyak goreng, tepung tapioka dan gula serta membangun agro-industri dan atsiri.
Selain itu, Achmad Marzuki mengatakan, pemerintah juga melakukan pembangunan dryport di Bener Meriah untuk ekspor kopi dan produk daerah Kawasan tengah Aceh dan melakukan pengawalan potensi investasi seperti Semen Laweung, dan lainnya.
Contents
Siapa Pj Bupati Abdya?
Pj Bupati 2 abdya Drs.H.M. NASIR HASAN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.
Siapa nama Bupati Aceh sekarang?
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Mawardi Ali | |
|---|---|
| Bupati Aceh Besar | |
| Masa jabatan 10 Juli 2017 – 10 Juli 2022 | |
| Presiden | Joko Widodo |
| Gubernur |
Irwandi Yusuf Nova Iriansyah |
| ] | Husaini A. Wahab |
| Pendahulu | Mukhlis Basyah |
| Pengganti | Muhammad Iswanto (Pj.) |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 2 Januari 1969 (umur 53) Siem, Darussalam, Aceh Besar, Aceh |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Partai politik | PAN |
| Suami/istri | Rahmah, SH |
| Tempat tinggal | Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Aceh |
| Alma mater | Universitas Syiah Kuala |
| Profesi | Politisi, Pengusaha |
Ir.H. Mawardi Ali (lahir 2 Januari 1969) adalah Bupati Aceh Besar periode 2017–2022. Ia memiliki perjalanan karier yang banyak yang dimulai dari aktif di kepengurusan Partai Amanat Nasional (PAN), menjadi Anggota DPRD Kabupaten Aceh Besar hingga terpilih menjadi Bupati Aceh Besar,
Irwandi korupsi apa?
Baca Juga: Irwandi Yusuf Resmi Dipecat dari Jabatan Gubernur Aceh – “Yang jelas kami hari ini belum menyiapkan tanggapan, karena kita menunggu dulu seperti apa kapasitas dan kualitas saksi-saksi yang mereka hadirkan nanti, setelah nanti kita melihat keterangan saksi yang mereka hadirkan, baru kita akan memberikan tanggapan,” ucap Hendra.
Sidang PK Irwandi akan dilanjutkan pada Senin (7/6) dengan agenda pembuktian dari pihak Irwandi. Untuk diketahui, pada tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan Irwandi Yusuf terbukti menerima suap Rp 1 miliar dari mantan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang tersebut diberikan agar Irwandi menyetujui program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.
Setelah itu, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memvonis Irwandi selama 8 tahun penjara, sebelumnya 7 tahun penjara. Majelis tinggi juga mencabut hak politik Irwandi selama 5 tahun. Kemudian di tingkat kasasi, MA menyunat hukuman mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.
MA Menyunat vonis Irwandi yang semula ditetapkan 8 tahun penjara di Pengadilan Tinggi Jakarta, menjadi 7 tahun penjara. MA beralasan Irwandi telah berjasa untuk Indonesia. Irwandi Yusuf diketahui menerima uang suap secara bertahap melalui orang kepercayaannya, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.
Selain itu, Irwandi disebut menerima gratifikasi Rp 8,717 miliar selama menjabat Gubernur Aceh. Irwandi Yusuf menjabat Gubernur Aceh periode 2007-2012 dan periode 2017-2022. Irwandi bersama orang kepercayaannya, Izil Azhar, dari para pengusaha. (zap/yld)
Siapa Pj Gubernur Banten?
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal (Purn) Muhamad Tito Karnavian atas nama Presiden Joko Widodo melantik Al Muktabar menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Banten di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jl. Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022).
