Qanun Yang Ada Di Aceh?

0 Comments

Qanun Yang Ada Di Aceh
Menerapkan hukuman berdasar Qanun Jinayat – Hukum cambuk di Aceh Qanun Jinayat adalah panduan hukuman yang berdasarkan syariat islam tentang hukuman dan pidana terhadap pelaku kejahatan. Di Aceh, Qanun jinayat dibuat tahun 2002, dalam Qanun ini terdapat beberapa perbuatan yang bisa dikenai hukum cambuk dan penjara (sesuai keputusan hakim) jika katauan melakukan hal yang dilarang tersebut.

Apa itu qanun dan contohnya?

Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh, Qanun terdiri atas:

Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Qanun Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota).

Apa yang dimaksud dengan Qanun dalam hukum Islam?

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Qanun adalah sebuah kata Arab ( bahasa Arab : قانون ‎, qānūn ; bahasa Turki Utsmaniyah : قانون, kānūn, berasal dari bahasa Yunani Kuno : κανών kanōn, yang juga merupakan akar kata Inggris modern ” kanon “).

Ata ini dapat merujuk pada hukum yang dibuat oleh penguasa Muslim, khususnya badan administrasi, ekonomi dan hukum pidana yang diundangkan oleh sultan-sultan Ottoman, berbeda dengan syariah, kumpulan hukum yang diuraikan oleh para ahli hukum Islam. Oleh karena itu, sering diterjemahkan sebagai “hukum dinasti”.

Gagasan tentang kanun pertama kali memasuki Dunia Muslim pada abad ketiga belas, karena dipinjam dari Kekaisaran Mongol setelah invasi mereka. Sultan ke-10 Kekaisaran Ottoman, Suleiman dikenal di Kekaisaran Ottoman sebagai Suleiman Kanuni (“Pemberi Hukum”), karena kitab hukumnya.

Setelah jatuhnya kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 1258, sebuah praktik yang diketahui oleh orang-orang Turki dan Mongol mengubah dirinya menjadi qanun, yang memberikan kekuatan kepada khalifah, gubernur, dan sultan bersama-sama “membuat peraturan sendiri untuk kegiatan yang tidak ditangani oleh syariah.” Hal ini menjadi semakin penting ketika Timur Tengah mulai memodernisasi, sehingga mengalami masalah dengan negara modern, yang tidak tercakup oleh syariah.

Qanun mulai dibuka sejak Umar I (586–644 M). Banyak peraturan yang dicakup oleh qanun didasarkan pada masalah keuangan atau sistem pajak yang diadaptasi melalui hukum dan peraturan wilayah-wilayah yang ditaklukkan Islam. Istilah ḳānūn berasal dari kata Yunani κανών.

Awalnya memiliki arti yang kurang abstrak “batang lurus” itu kemudian merujuk pada “ukuran atau aturan” dalam bahasa Yunani. Kata itu kemudian diterjemahkan ke dalam dan diadopsi oleh bahasa Arab setelah penaklukan Kekaisaran Ottoman atas Mesir di bawah Sultan Selim I ( ca.1516 ). Di kekaisaran Ottoman, istilah ḳānūn masih membawa arti asli kata itu dari sistem regulasi pajak.

Namun, kemudian datang juga merujuk pada “kitab peraturan” atau “hukum negara”, perbedaan sekuler yang didefinisikan dengan baik untuk “hukum Muslim” yang dikenal sebagai syarīʿah. Ḳānūn menjadi sangat penting selama periode modernisasi di Kekaisaran Ottoman.

  1. Ḳānūn dan syarīʿah tidak saling bertentangan mengenai masalah administrasi, dan oleh karena itu ḳānūn bisa berasimilasi dengan mudah ke dalam fungsi pengaturan Utsmani.
  2. Ḳānūn yang diumumkan oleh para sultan Utsmaniyah juga digunakan untuk hukum keuangan dan hukum pidana.
  3. Di bawah Sultan Mehmed II (1451-1481) ḳānūn terus diterapkan secara ketat untuk praktik-praktik ini.
You might be interested:  Tokoh Yang Melakukan Perlawanan Terhadap Portugis Di Aceh Adalah?

Namun karena pengaruh Abu ʾl-Suʿūd, mufti besar Istanbul dari tahun 1545 hingga 1574 ḳānūn diterapkan untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan hak milik juga. Sebelumnya, hak milik secara eksklusif berada di bawah yurisdiksi syarīʿah. Terlepas dari kontradiksi yang tampaknya ini, karena operasi birokrasi yang terampil, ḳānūn dan syarīʿah ada secara harmonis.

Bagaimana kedudukan Qanun Aceh dalam hukum Indonesia?

Otonomi daerah merupakan salah satu upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta sebagai bentuk jaminan akan perlindungan nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.Ada beberapah hal yang berhubungan dengan pelayanan dasar yang dimiliki daerah melalui otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (” UU Pemerintahan Daerah”), antara lain: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

  1. Dalam perjalananya terdapat beberapa daerah yang mendapatkan kewenangan dan otoritas khusus dan spesial sesuai dengan karaktersitik masyarakat setempat.
  2. Salah satu daerah yang mendapatkan predikat sebagai daerah dengan otonomi khusus tersebut adalah Aceh.
  3. Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (“UU Pemerintahan Aceh”), Pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya.Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syari’at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun.Qanun sendiri merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari syari’at Islam ini meliputi ahwal al-syakshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.Khusus jinayah atau hukum pidana, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (” Qanun Jinayat “).

  • Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari’at Islam.
  • Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah).
You might be interested:  Hotel Hermes Banda Aceh?

Salah satu bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah berdasarkan Qanun Jinayat adalah hukuman cambuk. Pada praktiknya, hukuman cambuk ini dilakukan di depan khalayak ramai yang bertujuan untuk mempermalukan pelaku jarimah di depan masyarakat.

  • Dalam Qanun Jinayat, hukuman cambuk dikenakan mulai dari 10 kali sampai 200 kali tergantung dengan tindak pidana yang dilakukan.
  • Selain itu, terdapat juga beberapa ketentuan yang menduplikasi ketentuan-ketenuan yang sudah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun dengan sanksi pidana yang lebih eksesif.

Meskipun Pemerintah Aceh memiliki hak dalam mengatur daerahnya secara otonom berdasarkan UUPemerintahan Aceh, namun patut diingat kewenangan tersebut tidaklah bersifat absolut.

Apa Tugas Tuha Peut Gampong?

Qanun Yang Ada Di Aceh STRUKTURAL PERSONALIA TUHA PEUT GAMPONG KETUA TUHA PEUT H. TAUFIQ M. DEHAN, S.SOS WAKIL KETUA M. NUR FAJRI SEKRETARIS JULIANTI, S.SOS BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KETUA H. MUHAMMAD, HS, M.Si ANGGOTA IMRAN H.

Qanun Jinayah menggunakan sistem hukum apa?

Karena Qanun Jinayat Aceh dipandang sebagai bagian dari upaya penerapan hukum Islam, maka Qanun Jinayat harus dilihat sebagai bagian dari sub-bidang hukum Islam dan tergolong dalam sistem hukum Islam.

Apa perbedaan antara syariah dan fiqih?

Jakarta – Berbicara tentang hukum Islam, tentu tidak lepas kaitannya dengan istilah fiqih maupun syariah, Lalu, apa maksud dari kedua istilah tersebut? Menurut buku Buku Ajar Pengantar Hukum Islam karya Dr. Rohidin, S.H, M.Ag., secara etimologis syariah adalah jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun.

Emudian, diasosiasikan oleh orang-orang Arab sebagai at-thariqah al-mustaqimah atau sebuah jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap umat muslim. Pergeseran makna tersebut didasarkan pada pengandaian bahwa makhluk hidup pasti membutuhkan air sebagai sarana menjaga keselamatan dan kesehatan tubuh. Demikian juga untuk pengertian jalan yang lurus, di dalamnya mengandung maksud bahwa syariah sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai keselamatan jiwa dan raga.

You might be interested:  Apa Makna Ukiran Yang Terdapat Di Rumah Aceh?

Sementara itu, menurut terminologis (istilah), syariah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Pengertian ini diperjelas oleh penulis studi Islam Manna’ al-Qhaththan yang menyebut syariah sebagai segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.

Bahkan syariah juga disebut sebagai ad-din (agama) dan al-millah dalam QS Al Jasiyah ayat 18: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS.

Al Jasiyah: 18). Sementara itu, fiqih secara bahasa berarti pengetahuan dan pemahaman. Menurut Abu Zahrah dalam kitab Ushul Al-Fiqh, ia menyatakan arti fiqih secara istilah yang berarti mengetahui hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah dan dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci.

Penulis Al-Amadi juga menyebut ilmu fiqih sebagai ilmu tentang seperangkat hukum syara’ yang bersifat furu’iyyah (cabang) yang didapatkan melalui penalaran dan istidlal (perujukan). Berdasarkan istilah di atas dapat disimpulkan bahwa fiqih bukanlah hukum syariah itu sendiri, melainkan fiqih adalah interpretasi terhadap hukum syara’.

Mudahnya, ilmu fiqih ada untuk memudahkan kita dalam mempraktekkan kaidah-kaidah konkret dari Al Quran. Sebab norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al Quran masih bersifat sangat umum. Sehingga, kemudian perkembangannya diperinci oleh hadits Rasul dan diperkaya dengan pemikiran ulama.

  • Di situlah ilmu fiqih hadir sebaga disiplin ilmu yang menerjemahkan norma dasar dari Al Quran menjadi lebih mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
  • Sekilas, syariah dan fiqih mengandung prinsip yang sama sebagai panduan umat muslim.
  • Lalu, apa perbedaan fiqih dan syariah? 1.
  • Etentuan syariah terdapat dalam Al Quran dan kitab-kitab hadits.

Syariah yang dimaksud adalah wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Sedangkan fiqih adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi tentang syariah dan terdapat dalam kitab-kitab fiqih.

Apa yang dimaksud dengan hukum Islam?

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum – hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.