Pelabuhan Banda Aceh Berkembang Menjadi Pelabuhan Transito Yang Ramai Karena?

Pelabuhan Banda Aceh dapat berkembang menjadi pelabuhan transito yang ramai karena Aceh letaknya strategis, dikuasainya Selat Malaka oleh Portugis, serta letak Aceh yang terletak di ujung utara pulau Sumatera sehingga sering dianggap pintu gerbang ke Selat Malaka.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan pelabuhan transito?

Menurut perannya dalam pelayaran, pelabuhan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pelabuhan transito dan pelabuhan ferry. Pelabuhan transito adalah pelabuhan yang mengerjakan transhipment cargo.Contohnya adalah pelabuhan Singapura. Pelabuhan ferry adalah pelabuhan penyeberangan.

Apa peranan pelabuhan transito?

Jawaban: singapura disebut juga pelabuhan transito (pelabuhan pembagi) yg artinya pusat perdagangan impor dan ekspor serta pusat pengumpulan dan penyebaran barang barang. pelabuhan singapura adalah salah satu pelabuhan paling sibuk didunia. yg menyediakan fasilitas untuk menampung segala jenis kapal. Penjelasan: semoga bermanfaat

Mengapa di Indonesia terdapat banyak pelabuhan Jelaskan dengan singkat?

Jawaban: Karena Indonesia terdiri dari beribu² pulau dan termasuk negara maritim dan kepulauan sehingga terdapat banyak pantai yang menyebabakan adanya pelabuhan. Penjelasan: Semoga Membantu Ya :’) dan maaf kalau salah

Apakah manfaat dari pelabuhan itu?

UMUM Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional, menetapkan wawasan nusantara serta memperkukuh ketahanan nasional. Pembinaan pelabuhan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Aspek pengaturan mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional. Aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. Sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan kepelabuhanan. Pembinaan kepelabuhanan dilakukan dalam satu kesatuan Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang ditujukan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran dalam pelayanan jasa kepelabuhanan, menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha, mendorong profesionalisme pelaku ekonomi di pelabuhan, mengakomodasi teknologi angkutan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing dengan tetap mengutamakan pelayanan kepentingan umum. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali mengenai kepelabuhanan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan. Untuk kepentingan tersebut di atas maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan-ketentuan mengenai Tatanan Kepelabuhanan Nasional, penetapan lokasi, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, pelaksanaan kegiatan di pelabuhan umum, pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum, usaha kegiatan penunjang pelabuhan, kerja sama, tarif pelayanan jasa kepelabuhanan, hal-hal menyangkut pelabuhan khusus, ketentuan mengenai pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, fasilitas penampung limbah di pelabuhan, dan hal-hal menyangkut ganti rugi, untuk mengakomodasikan otonomi daerah di bidang kepelabuhanan yang keseluruhannya merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pelabuhan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Maksud dan tujuan penyusunan Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah tertatanya pelabuhan dalam peta geografis sesuai dengan peran yang diembannya dengan mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara serta terciptanya efisiensi pelayanan umum yang berskala nasional dan internasional sebagai perwujudan dari kewenangan Pemerintah dalam rangka perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro di bidang kepelabuhanan, maka diperlukan penetapan jaringan infrastuktur pelabuhan dalam Tatanan Kepelabuhanan Nasional.