Menurut sejarah Aceh sebelum abat ke 13 sudah ada kerajaan-kerjaan yang berkembang sangat gemilang dan dikenal negeri yang amat kaya dan makmur. Pada zaman itu kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan –kerajaan barat termasuk Inggris, Ottoman dan Belanda.
Kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Perkembangan pesat yang dicapai Kerajaan Aceh tidak lepas dari letak kerajaannya yang strategis, yaitu di Pulau Sumatera bagian utara dan dekat jalur pelayaran perdagangan internasional pada masa itu.a.
Letak Kerajaan Kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Perkembangan pesat yang dicapai Kerajaan Aceh tidak lepas dari letak kerajaannya yang strategis, yaitu di Pulau Sumatera bagian utara dan dekat jalur pelayaran perdagangan internasional pada masa itu.
Ramainya aktivitas pelayaran perdagangan melalui bandar – bandar perdagangan Kerajaan Aceh, mempengaruhi perkembangan kehidupan Kerajaan Aceh dalam segala bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya.b. Kehidupan Politik Berdasarkan Bustanus salatin ( 1637 M ) karangan Naruddin Ar-Raniri yang berisi silsilah Sultan – Sultan Kerajaan Aceh, dan berita – berita Eropa, Kerjaan Aceh telah berhasil membebaskan diri dari Kerajaan Pedir.
Raja – raja yang pernah memerintah di Kerajaan Aceh :
Sultan Ali Mughayat Syah (1514 – 1528 M)
Sultan Ali Mugayat Syah adalah Raja Kerajaan Aceh yang pertama. yang memerintah tahun 1514 – 1528 M. Di bawah kekuasaannya Kerjaan Aceh melakukan perluasan kekuasaan wilayah ke beberapa daerah antara lain daerah Daya dan Pasai. Bahkan melakukan serangan terhadap bangsa Portugis di Malaka dan juga menyerang Kerajaan Aru.
Sultan Salahuddin
Setelah Sultan Ali Mughayat Wafat, pemerintahan beralih kepada putranya yg bergelar Sultan Salahuddin. Ia memerintah tahun 1528 – 1537 M, selama menduduki tahta kerajaan ia tidak memperdulikan pemerintahaan kerajaannya. Keadaan kerajaan mulai goyah dan mengalami kemerosostan yg tajam. Oelh karena itu, Sultan Salahuddin digantiakan saudaranya yg bernama Alauddin Riayat Syah al-Kahar.
Sultan Alaudin Riayat Syah al-Kahar
Ia memerintah Aceh dari tahun 1537 – 1568 M. Ia melakukan berbagai bentuk perubahan dan perbaikan dalam segala bentuk pemeintahan Kerajaan Aceh. Pada masa pemeintahannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasaan wilayah kekuasaannya seperti melakukan serangan terhadap Kerajaan Malaka ( tetapi gagal ).
Sultan Iskandar Muda
Sultan Iskandar Muda memerintah Kerajaan Aceh tahun 1607 – 16 36 M. Di bawah pemerintahannya, Kerjaan Aceh mengalami kejayaan. Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerjaan besar adn berkuasa atas perdagangan Islam, bahakn menjadi bandar transito yg dapat menghubungkan dgn pedagang Islam di dunia barat.
Contents
Apa yang dimaksud dengan Pemerintahan Aceh?
Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
Apa yang dimaksud dengan pemerintahanaceh?
Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
Bagaimana pemerintahan Sultan Aceh?
Sultan Alauddin Riayat Syah Al-kahar Ia memerintah aceh dari tahun1537 – 1568 M. Ia melakukan berbagai bentuk perubahan dan perbaikan dalam segala bentuk pemerintahan. Pada pemerintahannya kerajaan aceh melakukan perluasan wilayah kekuasaannya seperti melakukan serangan terhadap kerajaan malaka ( tetapi gagal ).
Siapa yang menentukan gelar pejabat pemerintahan di Aceh?
Lain-lain – Nama Aceh sebagai Daerah Provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD 1945 dan gelar pejabat pemerintahan yang dipilih akan ditentukan oleh DPRA setelah pemilihan umum tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan usul dari DPRA dan Gubernur Aceh.
- Sebelum hal tersebut dilaksanakan, Provinsi Aceh tetap digunakan sebagai nama Provinsi.
- Dalam hal adanya rencana perubahan UU 11/2006 dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA.
- Ewenangan Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan UU 11/2006 diatur dengan Qanun Aceh.
- Ewenangan pemerintah Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan UU 11/2006 diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.
Perjanjian antara Pemerintah Pusat dengan negara asing atau pihak lain, yang antara lain berkenaan dengan perjanjian bagi hasil minyak dan gas bumi yang berlokasi di Aceh, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. Perjanjian bagi hasil dapat ditinjau kembali dan/atau diperpendek masa berlakunya jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.
