Aceh Dan Yogyakarta Merupakan Daerah Yang Menyandang Status Daerah?

0 Comments

Aceh Dan Yogyakarta Merupakan Daerah Yang Menyandang Status Daerah
MATA INDONESIA, JAKARTA -Indonesia memiliki dua daerah yang menyandang status istimewa yakni Aceh dan Yogyakarta. Yogyakarta sendiri menyandang nama istimewa pada tahun 1945, sedangkan Aceh setelahnya pada tahun 1959. Kali ini, kita akan membahas mengenai Yogyakarta yang pada hari ini sedang berulang tahun.

Tahukah Anda, alasan apa yang menjadikan Yogyakarta menyandang nama Istimewa? Yogyakarta merupakan satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia dan masih berbentuk kerajaan. Dilansir situs resmi Kementerian Sekretari Negara (Kemensesneg), DIY merupakan peleburan Negara Kesatuan Yogyakarta dengan Negara Kadipaten Pakualam.

DIY terletak dibagian selatan Pulau Jawa yang berpatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Status keistimewaan Yogyakarta tidak lepas dari karena faktor sejarah pada masa lalu. Perjuangan pada zaman kolonial Belanda, penjajahan Jepang, maupun zaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Dalam situs resmi Provinsi Yogyakarta, pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengirim surat Presiden Soekarno menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Indonesia. Selanjutnya bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sri sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Setelah proklamasi Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY dari presiden.

Apakah Yogyakarta termasuk otonomi daerah?

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah otonom setingkat provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah, dengan ibukota Kota Yogyakarta. DIY berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia, dengan luas wilayah 3.185,80 km2 atau kurang lebih 0,15% luas daratan Indonesia1.

Mengapa di Yogyakarta dan di Aceh diberi status istimewa?

Karena Provinsi Aceh ini merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Kenapa daerah DKI Jakarta Yogyakarta Aceh dan Papua dijadikan daerah Otonomi Khusus?

Kelas: IX Mata pelajaran: PPKN Materi: Otonomi Daerah Kata kunci: Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Saya akan mencoba menjawab dengan dua jawaban: Jawaban pendek: DKI Jakarta menjadi daerah khusus karena statusnya sebagai ibukota negara. DI Yogyakarta menjadi daerah istimewa karena statusnya sebagai kesultanan dan sejarahnya sebagai pendukung kemerdekaan Indonesia.

  1. DI Aceh menjadi otonomi daerah khusus karena pemberlakukan syariat Islam dan sebagai hasil perjanjian damai Helsinki.
  2. Jawaban panjang: – DKI Jakarta Jakarta dibentuk sebagai sebuah provonsi khusus pada tahun 1959, setelah sebelumnya berstatus sebagai kota.
  3. Saat ini peraturan yang mengatur otonomi khusus di DKI Jakarta adalah Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
You might be interested:  Yang Termasuk Pemimpin Pemerintahan Kesultanan Aceh Atau Aceh Darussalam Adalah?

Keunikan DKI Jakarta dibanding pemerintahan provinsi lain adalah, gubernur Jakarta berhak mengangkat semua walikota dan bupati di daerahnya. Saat ini DKI Jakarta terdiri atas 5 kota administratsi dan 1 kabupaten yaitu Jakarta Tengah, Utara, Timur, Selatan, Barat dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

  • Wilayah kota dan kabupaten ini tidak memiliki Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD), karena di DKI Jakarta hanya ada DPRD di tingkat provinsi.
  • DI Yogyakarta Yogyakarta memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan.
  • Sultan Yogyakarta saat itu, Hamengkubuwono IX, merupakan pendukung kemerdekaan Indonesia dan menawarkan Yogyakarta sebagai ibukota sementara Indonesia ketika Jakarta diduduki oleh Belanda.

Jasa-jasa ini, ditambah dengan status khusus Yogyakarta sebagai kesultanan akhirnya membuat wilayah ini dijadikan daerah otonomi khusush dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, yang saat ini masih berlaku dan dikuatkan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

  1. Eistimewaan provinsi ini adalah, gubernurnya tidak dipilih oleh rakyat atau DPRD Provinsi, melainkan bersifat turun temurun dan bergilir dari keluarga dua keraton di Yogyakarta, yaitu kraton Hamengkubuwono dan kraton Pakualaman, dan gubernur menjabat selama seumur hidup.
  2. Setelah gubernur Yogyakarta pertama, Hamengkubuwono IX meninggal, gubernur dijabat oleh Paku Alam VIII.

Kemudian setelah Paku Alam VIII meninggal, gubernur dijabat oleh Hamengkubuwono X, anak dari Hamengkubuwono IX. – DI Aceh Otonomi Khusus di Aceh yang saat ini diberlakukan merupakan wujud dari Perjanjian Helsinki, yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005.

Perjanjian ini adalah perjanjian perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), untuk mencapai perdamaian setelah bencana besar tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Dengan perjanjian ini GAM setuju meletakkan senjata dan berhenti menuntuk lepasnya Aceh dari Indonesia.

Sedeangkan pemerintah Indonesia setuju akan otonomi Aceh, dengan pemberlakukan syariat Islam di Aceh dan izin untuk mendirikan partai politik lokal di Aceh.

Apa perbedaan daerah khusus dan daerah istimewa?

1. Daerah dengan status Istimewa adalah daerah otonom yang memiliki kesatuan pemerintahan yang asli yang telah ada dan melekat bersama masyarakat daerah sejak dahulu.2. Daerah dengan ststus Khusus adalah daerah otonom yang membutuhkan keadaan khusus untuk sebuah —kepentingan’ yang mendesak.

Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah?

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni undang-undang nomor 22 tahun 1999. Sementara itu yang dimaksudkan dengan daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia.

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut dan diterapkannya prinsip-prinsip otonomi daerah, maka bersamaan dengan itu pula muncul kendala-kendala yang harus diatasi segera, seperti mengenai kesiapan daerah, proporsi perimbangan keuangan pusat daerah, penataan organisasi perangkat daerah, penataan dokumen atau arsip, tata cara pemilihan dan pertanggungjawaban kepala daerah dan masih banyak lagi permasalahan yang menyertai diterapkannya otonomi daerah.

Buku yang digunakan sebagai awal sosialisasi otonomi daerah ini, juga sangat bermanfaat bagi kalangan birokrat, baik pusat maupun daerah; atau bagi berbagai kalangan yang terlibat dalam birokrasi pemerintahan. Termasuk juga mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas ilmu sosial dan politik, serta para aparat pemerintah dari tingkat tinggi sampai yang terendah.

You might be interested:  Pulau Rondo Di Aceh Merupakan Pulau Yang Menandai Perbatasan Indonesia Dengan?

Apa perbedaan antara daerah otonom dan otonomi daerah?

Daerah Otonom dan Otonomi Daerah – Pengertian daerah otonom berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU 23/2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  • Bentuk dari daerah otonom ini dapat berupa provinsi, kota, dan kabupaten.
  • Istilah daerah otonom kerap sulit dibedakan dengan otonomi daerah.
  • Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, perbedaan otonomi daerah dan daerah otonom sebenarnya cukup jelas. Istilah daerah otonom digunakan untuk menyebutkan suatu daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya. Sedangkan otonomi daerah lebih berkaitan dengan wewenang daerah tersebut.

Pindah Ibukota, Aspek Hukum Komprehensif Harus Dipersiapkan Ada 625 Izin Tambang di Calon Ibukota Baru Pandangan Guru Besar FH Undip Soal Sifat Keadilan dalam Restorative Justice

Bagaimana ciri suatu daerah dikatakan otonom?

Aceh Dan Yogyakarta Merupakan Daerah Yang Menyandang Status Daerah Ilustrasi Indonesia. ©2016 Merdeka.com Merdeka.com – Dalam sistem pemerintahan tentu kita sering mendengar istilah daerah otonom, Meski istilah tersebut sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak yang belum memahami arti daerah otonom itu sendiri. Daerah otonom sebenarnya memiliki asal kata yang sama dengan otonomi daerah. Meski begitu, keduanya memiliki arti yang berbeda. Di mana daerah otonom merupakan daerah yang menjalankan otonomi, sedangkan otonomi daerah adalah aturan dan kewenangan daerah dalam menjalankan otonomi. Lantas, apa sebenarnya arti daerah otonom dan bagaimana pelaksanaannya? 2 dari 4 halaman

Mengapa jogja menjadi daerah istimewa?

KOMPAS.com – Ada alasan kenapa Yogyakarta disebut daerah istimewa,terutama terkait dengan sejarahnya. Di Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah pertama yang dijadikan daerah istimewa. Baca juga: 7 Wisata Malam di Sekitar Yogyakarta, Ada Kafe dengan Panorama Bukit Setelah Yogyakarta daerah istimewa kedua di Indonesia yaitu Daerah Istimewa Aceh (DIA).

Baca juga: Sejarah Pertempuran Kotabaru 7 Oktober 1945: Awal Mula hingga Kekuasaan Jepang Berakhir di Yogyakarta Adapun alasan Yogyakarta disebut daerah istimewa dapat simak dalam penjelasannya berikut ini. Baca juga: 6 Pusat Oleh-oleh di Yogyakarta, Bukan Cuma Bakpia Pathok 25 Mengutip laman Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, berdirinya Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman menjadi awal dari berdirinya provinsi ini.

Melansir dari laman resmi Pemerintah Kota Yogyakarta, penetapan daerah istimewa terjadi sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yogyakarta yang bergabung ke dalam NKRI menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI.

  • Saat itu Yogyakarta ada di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII.
  • Emudian pada 5 September 1945 keluarlah amanat yang berisi keputusan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman menjadi Daerah Istimewa yang menjadi masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
You might be interested:  Senjata Tradisional Yang Berasal Dari Daerah Aceh Adalah?

Amanat kedua dikeluarkan tanggal 30 Oktober 1945 yang menyatakan kepemimpinan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional. Menjadi daerah istimewa yang dipimpin secara turun-temurun, Yogyakarta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri.

  • Hal ini karena pemerintahan masih tetap berada di tangan Sultan dan Adipati yang bertahta.
  • Sampai saat ini, Sultan akan memiliki jabatan dan wewenang sebagai gubernur, sementara Pakualam menjabat sebagai wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
  • Walau begitu seiring berkembangnya pembangunan pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang membuat Kota Yogyakarta dipimpin secara otonom oleh seorang walikota.

Sumber: http://investasi.jogjakota.go.id/id/more/page/76/Jogja-yang-Istimewa https://www.jogjakota.go.id/pages/sejarah-kota http://dpad.jogjaprov.go.id/article/news/vieww/sejarah-singkat-daerah-istimewa- yogyakarta -1482 https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/25/160000169/mengapa-yogyakarta-dan-aceh-menjadi-daerah-istimewa?page=all Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com.

Bagaimana sistem pemerintahan di Jogja?

Yogyakarta Merupakan Daerah Yang Istimewa – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi tertua kedua di Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status sebagai daerah istimewa. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan, yaitu ketika Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sebagai cikal bakal DIY berstatus sebagai negara bagian dalam pemerintahan penjajahan mulai dari VOC, Hindia Perancis (Republik Bataav Belanda-Perancis), India Timur (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda, dan terakhir tentara angkatan darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang).

Oleh Belanda status Yogyakarta ini disebut Zelfbestuurende Lanschappen dan oleh Jepang disebut dengan Koti/Kooti. Dengan status ini Yogyakarta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan. Status ini kemudian diakui dan diberi payung hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa, Soekarno yang saat itu duduk dalam BPUPKI dan PPKI sebagai sebuah daerah, bukan lagi sebagai sebuah negara.

Fakta sejarah juga menunjukkan bahwa Yogyakarta senantiasa mendukung proses perjuangan kemerdekaan, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Substansi status keistimewaan bagi Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam kontrak politik antara Nagari Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Puro Pakualaman dengan Bapak Pendiri Bangsa Soekarno terdiri dari tiga hal :

Istimewa dalam hal Sejarah Pembentukan. Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa diatur UUD 45 pasal 18 dan Penjelasannya mengenai hak asal-usul suatu daerah dalam teritori Negara Indonesia. Istimewa dalam hal Bentuk Pemerintahan. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan penggabungan dua wilayah, yaitu Kasultanan dan Pakualaman menjadi satu daerah setingkat provinsi yang bersifat kerajaan dalam satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istimewa dalam hal Kepala Daerah. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dijabat oleh Sultan dan Adipati yang bertahta (sebagaimana amanat Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 yang ditulis secara lengkap nama, gelar, kedudukan seorang Sultan dan Adipati yang bertahta sesuai dengan angka urutan bertahtanya). Hingga saat ini, Sultan berkedudukan sebagai gubernur dan Pakualam sebagai wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sistem penetapan.

Keistimewaan Yogyakarta tidak hanya dilihat dari sudut pandang politik dan pemerintahan, namun juga aspek-aspek sosial budaya yang bermuara di Kraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta adalah simbol budaya adiluhung Jawa. Hingga kini, keraton yang berdiri dua setengah abad lalu itu masih menjadi acuan kultural masyarakat di DIY dan sebagian Jawa Tengah.