Warisan Sultan di Luar Negeri akan Dipulangkan ke Aceh

3 Agustus 2014

Reza Fahlevi membuka 100 tahun Meseum Aceh | Foto: Ahmad Ariska

Reza Fahlevi membuka 100 tahun Meseum Aceh | Foto: Ahmad Ariska


Banda Aceh – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh akan bekerja sama dengan museum-museum di luar negeri yang menyimpan benda-benda dan manuskrip warisan sejarah Aceh.

Kepala Disbudpar Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, masih banyak warisan sejarah, khususnya milik Kesultanan Aceh Darussalam kini tersebar di luar negeri. Benda dan manuskrip itu banyak dibawa ke sana saat perang sebelum kemerdekaan. “Kita akan bekerja sama dengan museum luar negeri, seperti yang ada di Leiden, Belanda. Di sana banyak koleksi sejarah Aceh,” katanya beberapa waktu lalu.

Beberapa manuskrip bersejarah Aceh yang disimpan di Belanda memang sudah dibawa ke Aceh dalam bentuk digital, dan kini berada di Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), Komplek Museum Aceh. Reza mengatakan, pihaknya akan mendata warisan bangsa yang masih tersebar di luar negeri, kemudian akan diupayakan cara pemulangannya.

Namun, pemulangan ini diakuinya tak akan mudah. Karena, selain butuh anggaran besar dan sumber daya manusia handal, pihak luar juga tak akan melepaskan benda bersejarah tersebut begitu saja. “Untuk apa kita bawa kembali ke Aceh jika nanti tidak bisa menjaganya dengan baik,” ucap Reza.

Menurutnya, hal yang mungkin dilakukan adalah menduplikasi karya-karya leluhur, seperti manuskrip itu dalam bentuk digital, kemudian dibawa ke Aceh untuk dijadikan koleksi museum. Namun, pihaknya belum menghitung berapa nilai dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan ini.

Reza mengatakan, kini Museum Aceh masih butuh banyak koleksi agar masyarakat tertarik datang ke museum. Selain koleksi museum, Disbudpar Aceh juga sedang mendata makam dan nisan-nisan kuno bersejarah sebagai cagar budaya yang berpotensi dijadikan destinasi wisata.

Ada sekira 400 makam kuno tersebar di seluruh Aceh, termasuk yang ditemukan oleh komunitas-komunitas budaya. Reza mengungkapkan, kondisi nisan-nisan itu berbeda-beda, ada yang sudah terawat, maupun yang terbengkalai. “Tentu itu semua harus kita legalkan dulu,” sebutnya.

Tahun ini, Disbudpar bekerja sama dengan Unsyiah dan lembaga-lembaga budaya sedang mengkaji jejak situs Kerajaan Lamuri di Lamreh, Aceh Besar dan Gampong Pande di Banda Aceh.

Lamuri merupakan kerajaan Hindu-Budha yang berjaya di kawasan ujung Sumatera berabad lalu sebelum lahirnya Kerajaan Aceh dan masuknya pengaruh Islam. Sementara Gampong Pande merupakan pusat Kerajaan Aceh pertama setelah runtuhnya Lamuri. Kedua lokasi banyak ditemukan situs-situs sejarah yang diyakini sebagai peradaban masa lalu. [SM|Okezone]